Sarang burung walet adalah produk Indonesia yang sangat terkenal di pasar internasional, terutama di China. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian terutama diharapkan untuk proaktif dalam menindak pelaku ekspor yang penyalahgunaan kuota ekspor yang telah ditetapkan. Tindakan yang segera perlu diambil untuk mempertahankan citra baik produk sarang burung walet Indonesia di pasar internasional dan menghindari kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku ekspor yang tidak bertanggung jawab. Kementerian Pertanian harus memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan tidak mengecewakan pembeli internasional. Ini adalah tindakan penting untuk mendukung industri Sarang Burung Walet Indonesia dan mempertahankan citra positif produk tersebut di tingkat internasional.
Praktik ekspor sarang burung walet yang melebihi kuota yang ditetapkan merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip Traceability System, yaitu sistem kepatuhan terhadap produk pangan. Hal ini berlaku baik untuk sarang burung walet maupun protokol ekspor Sarang Burung Walet ke China. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang harus diambil agar menghindari pelanggaran semacam ini, yaitu dengan memastikan bahwa jumlah ekspor sarang Burung Walet tidak melebihi kuota yang ditetapkan dan dijalankan sesuai dengan sistem ketelurusan yang berlaku. Dalam hal ini, tanggung jawab ekspor sarang burung walet bukan hanya untuk memenuhi permintaan pasar, tetapi juga harus mematuhi peraturan dan standar yang berlaku untuk memastikan kualitas produk pangan yang dihasilkan.
Menurut Benny Hutapea, selaku Penasehat Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN), kuota ekspor sarang Burung Walet harus sepenuhnya terkait dengan Traceability System. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuota yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina, berdasarkan kemampuan produksi rumah walet dan kapasitas processing yang ada, dapat dipenuhi secara tepat. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kelangkaan sarang burung walet, setiap ekspor harus dilakukan dengan mematuhi regulasi dan mengikuti prosedur yang benar. Hal ini menjadi sangat penting bagi petani sarang walet dan semua pihak terkait dalam menjaga ketersediaan sarang burung walet yang menjadi komoditas unggulan Indonesia di kancah internasional.
Di China, pemerintah telah menerapkan kebijakan Traceability System yang sangat ketat pada produk makanan, termasuk Sarang Burung Walet. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen tidak hanya mengetahui apa yang mereka konsumsi, tetapi juga dapat mengetahui asal dan tempat pendaftarannya, siapa yang memproduksi produk tersebut, di mana rumah produksinya berada, dan bagaimana proses produksinya dilakukan. Dengan demikian, konsumen dapat memastikan bahwa produk makanan yang mereka konsumsi benar-benar aman dan aman untuk dikonsumsi tanpa khawatir akan kandungan yang tidak sehat atau tidak terdaftar. Melalui kebijakan ini, pemerintah China memastikan bahwa produsen makanan mematuhi standar keselamatan pangan yang ketat dan meminimalkan risiko keracunan makanan atau bahaya kesehatan lainnya.
Untuk memastikan kelancaran ekspor Sarang Burung Walet ke China, Pemerintah harus memperhatikan beberapa faktor yang penting. Salah satunya adalah mematuhi kuota yang telah disetujui oleh Badan Karantina berdasarkan kemampuan produksi dan kapasitas processing rumah walet. Selain itu, Pemerintah juga harus memastikan protokol terkait keamanan produk terpenuhi secara lengkap. Dalam penetapan kuota, Traceability System juga harus diperhatikan agar produk dapat tersedia di kemudian hari dengan kondisi yang optimal. Dengan demikian, pelaksanaan ekspor sarang burung walet dapat dilakukan secara lebih teratur dan optimal.
Dalam pandangannya, ia berpendapat bahwa perusahaan yang sengaja melakukan ekspor melebihi batas kuota yang telah ditetapkan harus menerima sanksi yang lebih berat, seperti penangguhan izin ekspor atau bahkan pencabutan izin tersebut secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan kejanggalan dalam ekspor barang dengan jumlah yang melebihi kuota yang telah ditetapkan, yang kemungkinan diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itulah, tindakan yang tegas perlu dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap perusahaan-perusahaan agar tidak melanggar batas kuota yang telah ditetapkan secara sepihak.